Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Isu Penting, Andreas Okdi Priantoro Dorong Program Pro Rakyat yang Terukur

PALEMBANG – Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., S.H., menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Palembang. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Palembang mencapai 162.310 orang atau sekitar 9,04 persen.

Menurut Andreas, angka tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palembang. Ia menilai, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren penurunan, persoalan kemiskinan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah yang mendasar. “Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Palembang bersifat fluktuatif. Salah satu faktor yang memicu kenaikan cukup signifikan adalah pandemi Covid-19, yang sempat mendorong lonjakan kemiskinan hingga 0,45 persen dan berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran,” ujar Andreas.

Ia menjelaskan, fenomena tersebut selaras dengan teori Vicious Circle of Poverty atau lingkaran kemiskinan, di mana kemiskinan saling berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses modal, ketimpangan distribusi pendapatan, serta produktivitas yang rendah. “Ketimpangan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, pasar yang belum sempurna, hingga minimnya akses permodalan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat sulit keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.

Andreas menambahkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja modal dan belanja barang pemerintah harus diimbangi dengan kebijakan dan program yang benar-benar pro rakyat serta berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ia mendorong Pemerintah Kota Palembang berani menetapkan target penurunan angka kemiskinan sebesar 1,5 persen per tahun sebagai langkah konkret dan terukur. Untuk mencapai target tersebut, Andreas menawarkan tiga skema program pengurangan kemiskinan.

Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi, serta penguatan program pendidikan dan kesehatan. Kedua, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, program padat karya, serta pengembangan UMKM skala mikro dan rumah tangga.

Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur dasar di wilayah yang masuk dalam basis data kemiskinan Pemerintah Kota. “Saya optimistis jika dilakukan secara konsisten dan terukur, angka kemiskinan bisa ditekan 1,5 persen per tahun dan berjalan linier dengan peningkatan angkatan kerja,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Palembang perlu berani meredefinisi pendekatan terhadap isu kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya dalam konteks kebijakan, tetapi juga pada aspek strategi dan pola penanganannya. “Dibutuhkan pola baru yang lebih progresif dan berpihak pada rakyat agar persoalan kemiskinan dan pengangguran bisa ditangani secara komprehensif,” pungkasnya.(dil/ril)