- by 27DERAJAT.COM
- Mar, 21, 2025 03:13
PALEMBANG – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Selatan resmi bangkit kembali setelah sekian lama vakum. Kebangkitan organisasi ini ditandai dengan pelantikan pengurus baru yang kini dipimpin oleh Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H., Sabtu (8/11/2025) di Gedung Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang.
Pelantikan berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Pusat, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional Kebijakan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis, yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, di Hall Prof. Amzulian Rifai, Fakultas Hukum Unsri Bukit.
Dalam sambutannya, Prof. Bayu menyebut pelantikan ini sebagai momentum kebangkitan dunia akademik hukum di Sumsel. “Setelah sekian lama vakum, APHTN-HAN Sumsel kini bangkit dan siap berkontribusi. Kami dari pusat sangat menyambut positif semangat baru ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kepengurusan baru ini beranggotakan akademisi dari berbagai kampus, seperti Unsri, UIN Raden Fatah, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan sejumlah perguruan tinggi daerah. Menurutnya, komposisi tersebut mencerminkan kolaborasi akademik yang inklusif dan solid. “Sekitar 70 anggota aktif siap menjadi motor penggerak pembangunan hukum di Sumsel,” tambahnya.
Prof. Bayu juga menegaskan bahwa APHTN-HAN tidak hanya berperan dalam bidang akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Asosiasi ini diharapkan mampu memberikan kajian kebijakan, pendampingan penyusunan perda, hingga advokasi hukum bagi masyarakat kurang mampu. “Kami ingin APHTN-HAN Sumsel hadir nyata untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Iza Rumesten menyatakan siap menjalankan amanah baru tersebut bersama jajaran pengurus, termasuk Sekretaris Dr. Muhamad Sadi Is dan Bendahara Dr. Grees Selly. Ia menegaskan, langkah awal kepengurusan baru adalah menggelar rapat kerja dan menindaklanjuti arahan Gubernur terkait kemitraan bantuan hukum gratis. “Kami akan fokus membangun kerja sama dengan Pemprov Sumsel untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapat layanan hukum yang layak,” ujarnya.
Selain itu, Prof. Iza menuturkan bahwa pihaknya juga akan memperkuat kegiatan akademik melalui seminar, riset kebijakan, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan isu pemerintahan dan hukum publik. “Kami ingin APHTN-HAN Sumsel menjadi garda depan penguatan hukum dan pembangunan daerah berbasis keadilan dan ilmu pengetahuan,” pungkasnya.(fdl)