Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah: Herman Deru Tekankan Pentingnya Kesadaran Pajak dan Efisiensi Belanja

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Palembang, Senin (6/10). Rapat ini membahas langkah konkret menghadapi pengurangan signifikan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai rata-rata 39 persen. Hal ini disampaikan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, usai melakukan rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah di Joglo Groyua Agung Palembang, Senin siang (6/10/2025)

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, dalam arahannya menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh membuat pembangunan daerah stagnan. “Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan, terutama melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar adalah pajak kendaraan bermotor, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan. Herman Deru mengungkapkan bahwa dari lebih dari 4 juta kendaraan yang terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Pembangunan yang dinikmati semua orang, termasuk mereka yang tidak bayar pajak, itu dibangun dari uang pajak,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah daerah juga meminta data secara rinci untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan di wilayahnya. Pemprov berkomitmen memberikan akses data yang diperlukan agar kebocoran penerimaan dapat diminimalisir. “Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini,” jelas Deru.

Gubernur juga memberikan arahan khusus kepada kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tetapi juga mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “BUMD harus produktif dan bisa memberikan kontribusi nyata pada pendapatan asli daerah,” katanya.

Menanggapi isu TKD yang disebut baru terealisasi sekitar 42 persen, Deru menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti uang daerah tidak beredar. “Tender sudah selesai, proyek sudah jalan. Hanya pencairannya saja yang menunggu proses pembayaran kepada vendor. Jadi uangnya tetap berputar di lapangan,” paparnya.

Ia juga menepis anggapan adanya penumpukan dana di kas daerah. “Tidak ada penumpukan. Justru kita mengamankan dulu sektor wajib seperti pembayaran gaji P3K dan ASN. Itu prioritas, bukan ditahan tanpa alasan,” tambahnya. Mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah berjalan sebulan, Gubernur mengatakan pihaknya masih mengevaluasi dampak kebijakan tersebut. Ia menilai koordinasi antara kepolisian, Dinas Pendapatan, dan dukungan media massa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. “Kita harus malu melewati jalan yang dibangun dari uang pajak kalau kita sendiri tidak membayar. Ini soal moral dan rasa tanggung jawab warga negara,” ucapnya mengingatkan.

Selain itu, Herman Deru juga menegaskan adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama yang menggunakan jalan negara tanpa membayar kewajiban. “Komisi DPR sudah menegaskan hal itu, dan kita akan tindaklanjuti agar adil untuk semua pihak,” pungkasnya. Melalui rakor ini, Pemprov Sumsel menargetkan adanya peningkatan kesadaran kolektif, sinergi antarinstansi, dan optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah agar pembangunan di Sumatera Selatan tetap berlanjut meskipun terjadi pengurangan transfer keuangan dari pusat.(fdl)