Sorotan Anggaran Meja Biliar di Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel, Andie Dinialdie: Masih Tahap Perencanaan

PALEMBANG – Rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas (rumdin) pimpinan DPRD Sumatera Selatan menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, memberikan penjelasan bahwa rencana tersebut masih sebatas tahap perencanaan dan belum dilakukan pembelian.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 7 Maret 2026 dari Sekretariat DPRD Sumsel, tercatat rencana pengadaan meja biliar dengan alokasi anggaran sebesar Rp151 juta untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel dan Rp335,9 juta untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam. Jika dijumlahkan, total rencana anggaran pengadaan tersebut mencapai Rp486,9 juta.

Menanggapi polemik yang berkembang, Andie Dinialdie menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan dari masyarakat dan media terkait rencana pengadaan tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris DPRD Sumsel (Sekwan) untuk meminta klarifikasi mengenai rencana pengadaan barang tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari rekan-rekan media terkait pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk mengklarifikasi, dan perlu diketahui bahwa semua itu masih dalam tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie, Minggu (8/3/2026).

Menariknya, Andie yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan menjelaskan bahwa keberadaan meja biliar tersebut nantinya tidak hanya untuk fasilitas di rumah dinas, tetapi juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tempat alternatif latihan bagi atlet biliar Sumsel.

Menurutnya, selain berlatih di tempat latihan yang sudah ada, para atlet juga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini diharapkan bisa mendukung perkembangan olahraga biliar di Sumatera Selatan.

Meski demikian, politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pihaknya memahami sensitivitas masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, setiap rencana pengadaan akan kembali dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi serta prioritas kebutuhan yang lebih mendesak.

“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Sumsel tetap membuka ruang evaluasi terhadap rencana pengadaan tersebut, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.(RIL)